ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Ilmu sosial dan Ilmu politik

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

A.   SEJARAH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1.      Ilmu Administrasi Negara.

Administrasi Pembangunan yang dikembangkan itu berasal dari disiplin ilmu yang mendahuluinya, yaitu Administrasi Negara. Pada abad ke 19 dapat dikemukakan sebagai permulaan perkembangan Ilmu Administrasi Negara yang dipelopori oleh penulis-penulis dan praktisi-praktisi Administrasi Pemerintahan di Amerika Serikat yaitu antara lain : Woodrow Wilson, Frank J. Goodnow, Leonard D. White, dan bahkan tulisan Alekxis de Tocqueville jauh sebelumnya dianggap pula awal perkembangan Ilmu Administrasi Negara. Perkembangan Ilmu Administrasi Negara lebih relevan bagi Negara-negara yang sudah maju.

Empat perumusan untuk menjelaskan pengertian Ilmu Administrasi Negara yaitu :

1)     Edward H. Litehfield, menyatakan bahwa Ilmu Administrasi Negara adalah “ Suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan-badan pemerintahan di organisir, diperlengkapi tenaga-tenaganya, dibayai, digerakkan dan dipimpin”

2)     Dwight Waldo, menyatakan bahwa Administrasi Negara adalah “Managemen dan Organisasi dari pada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah”

3)     Dimock, Dimock dan Koening, menyebutkan bahwa Administrasi Negara adalah “Kegiatan Pemerintah didalam melaksanakan kekuasaan politiknya”

4)     Arifin Abdulrachman, menyatakan bahwa Administrasi Negara adalah “Ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik Negara”

( Bintoro Tjokroamidjojo, 1974 : 1 )

Keempat disiplin tersebut membedakan proses politik dan administrasi Negara, namun kenyataannya sangat sulit memisahkan proses politik dan proses administrasi Negara.

Perumusan yang ketiga tersebut diatas dapat pula diperinci dalam pembahasan-pembahasan sebagai berikut :

a)     Apa yang harus dilaksanakan (the what’s), haluan politik, kebijaksanaan, program-program Negara (pemerintah).

b)     Bagaimana sebaiknya melaksanakannya (the hows), sangat tergantung oleh kondisi-kondisi dinamis dari lingkungan (ekologi), pribadi dan lain-lain.

c)     Benarkah pelaksanaan itu dan pada siapa harus bertanggung jawab atau proses evaluasi dan control.

Tugas utama Admnistrasi Negara ialah pada dasarnya merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan politik, kemudian melaksanakannya dan menyelenggarakannya.

Administrasi Negara mempunyai peranan yang besar dalam proses penetapan/penentuan kebijaksanaan politik.

            Tiga fungsi dasar Administrasi Negara sebagai berikut :

a)     Formulasi/perumusan kebijakan.

a.      Kebijaksanaan tergantung dari analisa yang baik atas keadaan-keadaan nyata yang ada.

b.      Kebijaksanaan juga harus meliputi usaha untuk memproyektir kenyataan-kenyataan sekarang dalam keadaan-keadaan nanti / masa depan, dengan cara melakukan perkiraan (fore cast) dari perkembangan yang mungkin terjadi.

c.      Supaya suatu program strategis dan taktik-taktik kegiatan yang berdasar kedua diatas dapat disusun.

d.      Rangkaian terakhir adalah pengambilan keputusan (decision making)

b)     Pengaturan / Pengendalian unsur-unsur administrasi.

Struktur organisasi, keuangan, kepegawaian dan lain-lain.

c)     Penggunaan Dinamika Administrasi.

Kegiatan-kegiatan lain yang perlu dilaksanakan tidak saja bagi realisasi tujuan, kebijaksanaan yang telah dirumuskan, tetapi juga untuk pengendalian atau pengawasan dari pada unsur-unsur administrasi.

Unsur-unsur dinamika administrasi (the dynamics of administration) ini meliputi :

a.      Pimpinan.                          

b.      Koordinasi.           

c.      Pengawasan.

d.      Komunikasi.

       Menurut Waldo, dalam Bintoro, 1974 : 4, Administrasi adalah kegiatan kebijaksanaan secara rasional, dan rasionalitas itu tercermin dalam pengelompokan kegiatan menurut fungsi-fugsi yang dilakukan.

Sedangkan The Liang Gie, mengatakan Administrasi adalah “Segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.” Dan apabila tujuan-tujuan itu adalah tujuan negara / pemerintah, maka menjadi lingkupan wilayah Ilmu Administrasi Negara.

        Kemudian S.P.Siagian  ( Dalam Administrasi Pembangunan, Konsep, dimensi dan strateginya, Gunung Agung, Jakarta, 1978 : 2 ) memberikan pengertian Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau  lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Karena masih terikatnya buku-buku administrasi negara dengan kasus empiris Negara Amerika Serikat maupun negara-negara maju lainnya, maka terdapat suatu orientasi baru yang dipelopori oleh kalangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

PBB pada tahun 1950 an mulai memberikan perhatian terhadap segi administrasi negara-negara yang baru berkembang. Hal ini terutama dihubungkan dengan pemberian bantuan luar negeri.

Kondisi ini juga dapat dilihat mengenai bantuan dari luar negeri yang terus berlanjut sampai sekarang yaitu bantuan Loan, IMF, seperti salah satu contoh yaitu bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bersumber dari bantuan Luar Negeri (Bank Dunia).

2.      Perkembangan kearah Administrasi Pembangunan.

       Para ahli Ilmu Administrasi Negara, kemudian memberikan perhatian pula terhadap dua hal yaitu :

1)     Administrasi bagi negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang mengalami masa perubahan (dari masyarakat tradisional agraris kearah masyarakat maju dan mulai memperkembangkan industri ).

2)     Yang kedua adalah perhatian kepada masalah interrelasi antara administrasi sebagai praktek dibidang-bidang kehidupan yang lain.

Oleh para ahli tersebut diperkembangkan studi komperatif mengenai hal-hal itu. Mereka kemudian menyebutkan diri sebagai kelompok studi komperatif atau Comparative Administratif Group (CAG), yang dipelopori oleh antara lain :

  1)  F.W. Riggs                         

  2) John D.Montgomery           

                   3) Milton Esman                     

                   4) Raiph Braibanti

                   5) William J. Siffin

                   6)  Edward W. Weidner, dan lain- lain.

             Dalam Prismatik tulisan Fred W.Riggs, tentang “Prismatic Society” (Bintoro,1974:5) mengembangkan suatu model mengenai ciri birokrasi dari satu lingkungan masyarakat yang belum maju (refracted type) tapi sudah bukan lingkungan masyarakat yang masih tradisional (fused type). Model ini disebut “Sala Model” dalam suatu lingkungan “Masyarakat Prismatik”                               

Model ini berguna untuk menjelaskan sikap-sikap birokrasi dan hubungan organisasi dalam masyarakat yang baru berkembang.

                                                                                

              

     Refracted

Perkembangan selanjutnya ialah adanya lebih ketegasan orientasi didalam Ilmu Administrasi yang sekarang merupakan tingkat-tingkat permulaan pertumbuhan Ilmu Administrasi Pembangunan.

Kelompok studi komperatif yang terdahulu kemudian memperkembangkan diri menjadi kelompok Administrasi Pembangunan atau Development Administratif Group (DAG). Dan kelompok ini memperluas  diri dengan ahli-ahli dari berbagai pihak, terutama ahli-ahli dari negara baru berkembang antara lain :

-         Dr. Ajit Bannerjee.

-         Dr. Carlos P.Ramos.

-         Dr. S.S. Husen.

-         Dr. Hahn-Been Lee.

-         Dr. S.P. Siagian, dari Indonesia dapat disebut sebagai salah seorang pelopor pengembangan “Ilmu Administrasi Pembangunan di Indonesia”.

Lebih lanjut dalam bukunya Administrasi Pembangunan (Bintoro, 1974-9) menyebutkan bahwa Administrasi Pembangunan mempunyai cirri-ciri yang lebih maju dari pada Administrasi Negara.

Beberapa ciri-ciri perbedaan tersebut  dapat dilihat dari dalam uraian dibawah ini sebagai berikut :

Ciri-ciri Administrasi Negara	Ciri-ciri Administrasi Pembangunan
1. Lebih banyak terkait dengan Lingkungan        masyarakat negara-negara maju.	1.      Lebih memberikan perhatian terhadap masyarakat yang berbeda terutama bagi lingkungan masyarakat Negara-negara baru berkembang.
2.Terdapat kelompok yang cenderung    berpendapat turut berperannya administrasi        negara dalam proses perumusan             kebijaksanaan, tapi masih kurang        ditekankan. Bahkan ada bersikap netral        terhadap tujuan-tujuan pembangunan.	2.      Mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaan yang efektif. Bahkan administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan-tujuan sosial, perekonomian dan lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya melalui proses politik.
3. Lebih menekankan kepada pelaksanaan     yang tertib / efesien dari unit-unit kegiatan     pemerintah pada waktu ini. Berorientasi     masa kini.	3.      Justru berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan kearah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat dimasa depan. Berorientasi masa depan.
4. Lebih menekankan kepada tugas-tugas    umum (rutin) dalam rangka pelayanan       masyarakat (public service) dan tertib    pemerintahan. Administrasi Negara lebih   bersikap sebagai  “Balancing Agen”   (Pelayanan umum)	4.      Lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan (Development Functions) dari pemerintah. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan dan pelaksanaannya yang efektif. Administrasi Pembangunan lebih bersikap “Developmen Agent ” (Penggerak Pembangunan).
5. Sebagai akibat dari hal yang disebutkan    diatas, maka Administrasi Negara lebih    menengok kepada kerapian aparatur        administrasi itu sendiri	5.      Administrasi harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan tujuan-tujuan yaitu ekonomi, sosial. Dengan perkataan lain administrasi dari kebijaksanaan dan isi program-program pembangunan.
6. Dalam Administrasi Negara seakan-akan     ada kesan menempatkan administrasi     dalam aparatur pemerintah sekedar     sebagai pelaksana.	6.      Dalam Administrasi Pembangunan administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (Change Agents).
7. Lebih berpendekatan legalistis (Legalistic    Approach)	7.      Lebih berpendekatan lingkungan (Ekological Approach). Berorientasi pada kegiatan (acton oriented) dan bersifat pemecahan masalah (problem Solving).

3.      Ciri Perumusan Administrasi Pembangunan.

Dua ciri utama yang membedakan dan dianggap paling penting dan menunjukan lebih majunya pendekatan Administrasi Pembangunan adalah

1)     Ciri pokok pertama adalah orientasinya kepada usaha-usaha kearah perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik.

Bahkan Administrasi Pembangunan dimaksud untuk membantu dan mendorong kearah perubahan-perubahan besar (Basic change) di berbagai kegiatan / bidang kehidupan yang saling berkait dan akan memberikan hasil akhir terdapatnya proses pembangunan.

Thompson menyebut bahwa Administrasi Pembangunan meliputi  kemampuan organisasi untuk “ innovate “ (melakukan perubahan)

2)     Ciri pokok kedua, pendekatan Administrasi Pembangunan adalah bahwa perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan dibidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain.

Usaha-usaha perubahan dibidang administrasi saling pengaruh mempengaruhi dengan perubahan-perubahan dibidang lain tersebut.

Perbaikan administrasi bukan hanya untuk kepentingan baiknya administrasi itu saja, tetapi memberikan pelayanan administrative usaha perbaikan dan perubahan dibidang tersebut diatas, supaya dapat terselenggara secara lebih baik.

Administrasi Pembangunan berarti kemampuan system Administrasi untuk menampung adanya akibat-akibat pembangunan.

Montgomery dan Esman dalam Development Administration in Malaysia, mengemukakan “Administrasi Pembangunan meliputi perbaikan aparatur serta pelaksanaan dari pada pemerintahan (The Development Of Administration) dan juga berarti perbaikan dari pelaksanaan usaha pembangunan (Administration Of The Development).

Siagian, 1974-4, merumuskan pengertian Administrasi Pembangunan sebagai berikut : “Administrasi Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan ”.

Pada pokoknya pendekatan Administrasi Pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha oleh negara / pemerintah untuk merealisir pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang lebih baik. Administrasi Pembangunan dianggap lebih baik dan maju di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

         Pada umumnya tujuan-tujuannya adalah pembinaan bangsa (Nation Building) dan atau perkembangan sosial ekonomi. Perkembangan kearah kemajuan seringkali disebut pula oleh para cendikiawan sebagai Modernisasi.

S.P.Siagian ( Administrasi Pembangunan, 1978 :2) Pembangunan didefinisikan  sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perobahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleg suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa ( nation building ).

         Apabila definisi tersebut diatas dianalissa lebih lanjut akan terlihat beberapa ide pokok yang sangat penting diperhatikan apabila seseorang berbicara tentang pembangunan.

Pertama, bahwa pembangunan merupakan suatu proses.  Proses berarti suatu kegiatan yang terus menerus dilaksanakan;  Meskipun  sudah barang tentu bahwa prose situ dapat dibagi dan biasanya memang dibagi-bagi  - menjadi tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri (independent phase of a prosecess ). Pentahapan itu dapat dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.

Kedua, bhahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan.  Jika ada kegiatan yang kelihatannya nampak seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul secara insidentil di masyarakat, tidaklah  dapat digolongkan kepada kategori pembangunan.

Ketiga, bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perobahan.

Keempat, bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha  peningkatan kemapuan swa-sembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain.

Kelima, bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi-dimensionil.  Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan Negara, terutama aspek politik, ekonomi, social-budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan administrasi.

Keenam, bahwa kesemua hal yang telah disebutkan di muka ditujukan kepada usaha  membina bahwa ( nation-building ) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan Negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan pengertian-pengertian tersebut diatas sebagai titik tolak, maka Administrasi Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa  dalam berbagai  aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan.  

B.     RUANG LINGKUP ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1.      Penyempurnaan Administrasi Negara.

a.Kepemimpinan, Koordinasi, Pengawasan.

b.      Administrasi fungsional kepegawaian, keuangan, sarana-sarana lain dan kelembagaan dalam arti sempit.

2.      Penyempurnaan Administrasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pebangunan (The Administration of Development)

a.Proses perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan sering tercermin dalam suatu rencana pembangunan atau suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten (dalam proses administrasi maupun proses politik)

b.      Tata pelaksanaannya secara efektif.

Salah satu fungsi lain yang penting dalam administrasi pembangunan ialah membangun partisipasi masyarakat.

C.    PERANAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN BERENCANA.

Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap pembangunan masyarakat tergantung oleh beberapa hal :

Yang pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan filsafat politik masyarakat tersebut. Ada negara-negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota-anggota masyarakat untuk menumbuh kembangkan masyarakat, sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat itu sendiri ( Filsafat kemasyarakatan Lasser ). Ada pula negara-negara dimana filsafat hidup bangsanya menghendaki negara dan pemerintah memimpin dan bahkan mengurus hampir segala sesuatu dalam kahidupan masyarakat bangsa tersebut (Filsafat politik sosialis yang tradisional mendasari orientasi seperti itu).

Peranan dan fungsi pemerintahan juga sering tergantung dengan tingkat kemajuan suatu negara terutama dibidang ekonomi materiil.

Peranan Pemerintah dapat dilihat dari tiga macam bentuk sebagai berikut :

a.Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional.

b.      Kemudian timbul pengertian service state, dimana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga disadari oleh banyak pikiran-pikiran mengenai welfare state atau negara kesejaheraan.

c.Disamping itu terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yaitu memberikan kepada pemerintah peranan sebagai entrepreneur atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi development agent atau unsur pendorong pembaharuan / pembangunan.

Mengenai cara pelaksanaan peranan pemerintah terdapat klasifikasi sebagai berikut :

Pertama : disebut sebagai klasifikasi Awaloedin yaitu pembagian cara pelaksanaan peranan pemerintah atas :

a.      Fungsi pengaturan, dalam hal ini dapat disebut klasifikasi :

1.      Penentuan kebijaksanaan.

2.      Pemberian pengarahan dan bimbingan.

3.      Pengaturan melalui perijinan.

4.      Pengawasan.

Produk dari pada fungsi ini adalah berbagai peraturan-peraturan.

b.      Pemilihan sendiri dari pada usaha-usaha ekonomi atau sosial yang penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri atau oleh swasta.

c.      Penyelenggaraan sendiri dari berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi atau sosial.

Kedua : Cara pelaksanaan peranan pemerintah ini dapat dikemukakan pula pikiran dari ------- Swerdlow yang menyebutkan bahwa involvement atau

campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat / proses pembangunan dapat dilakukan dengan lima cara :

a.      Operasi langsung (operation) pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.

b.      Pengendalian langsung (direct control) penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain) penjatahan dan lain-lain.

c.      Pengendalian tak langsung (indirect control) cara dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk daftar barang tertentu.

d.      Pengarahan langsung (direct influence, disini dilakukan cara persuasi dan nasehat.

e.      Pemengaruhan tak langsung (indirect influence)

Ini adalah bentuk involvement yang paling ringan, misalnya memberikan informasi, menjelaskan kebijaksanaan pemerintah contoh-contoh teladan tentang efisiensi dan ketidak borosan, penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru.

Lepas dari pada tingkat campur tangan pemerintah dalam berbagai kegiatan usaha, maka kenyataan adalah fungsi pemerintah dalam berbagai kegiatan makin lama makin banyak juga. Bahkan bagi negara-negara yang megenai kebebasan dan inisiatif usaha swasta yang besar, telah pula kelihatan meluasnya tugas baru dinas-dinas pemerintah yang melayani kepentingan umum, yaitu mengatur, mendorong, mengkoordinir, bahkan membiayai usaha pihak swasta maupun daerah.

Hal ini makin kentara bagi negara-negara yang baru berkembang, sebab yang terakhir ini antara lain oleh karena di negara-negara baru berkembang, pemerintahlah merupakan wadah dalam masyarakat dalam mana terhimpun sebagian terbesar dari unsur-unsur modern dalam masyarakat, menggunakan alat-alat negara sebagai alat utama di dalam mengolah atau mengadminstrasikan usaha-usaha pembangunan.

Peranan serta fungsi pemerintah juga berhubungan erat dengan usaha pembangunan berencana suatu negara.

Perencanaan itu sendiri merupakan suatu pernyataan peranan pemerintah dalam kegiatan sosial ekonomi. Demikian pula dengan sifat perencanaan pembangunan yang dilakukan.

Fungsi pokok pemerintahan tersebut dapat dibagi pula dalam berbagai tugas-tugas pemerintahan yang bersifat rutin maupun pembangunan.

Dalam tugas-tugas pemerintahan yang umum dapat di kemukakan dalam rangka pemerintahan umum, pemeliharaan ketertiban, keamanan dan pelaksanaan hukum.

Tugas umum ini juga sering kali diperluas dengan tugas-tugas pelayanan umum, dilakukan melalui penyelenggaraan sendiri ataupun melalui pelaksanaan fungsi pengaturan. Mengenai peranan serta fungsi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional di Indonesia, Landasannya sudah terdapat dalam pembukaan UUD 1945.

Disini dikemukakan petikannya :

Membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ……………………

Sedangkan mengenai peranan pemerintah dalam pembangunan dan khusunya dalam perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia, yang dalam hal ini dikemukakan apa yang dewasa ini dijadikan landasan bagi peranan pemerintah itu dalam pembangunan ekonomi.

Peranan tersebut tak dapat dilepaskan dari sendi azas demokrasi ekonomi seperti tercantum dalam UUD. Landasan bagi peranan pemerintah dalam demokrasi ekonomi dan pembangunan dewasa ini dirumuskan pertama kali dalam ketetapan MPRS Nomor XXII Tahun 1966 yang berbunyi :

“Dalam menjalankan peranannya dibidang ekonomi maka pemerintah harus lebih menekankan pengawasan arah kegiatan ekonomi dan bukan pada penguasaan yang sebanyak mungkin dari kegiatan-kegiatan ekonomi.

Diusahakan suatu pembinaan system ekonomi pasar yang berencana. Peranan pemerintah ditujukan terutama dalam dua bidang yaitu memberi pengarahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan kegiatan masyarakat sendiri.

Rencana-rencana pembangunan dipakai sebagai alat pengarahan.

Dalam ketetapan MPR No. IV Tahun 1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara di kemukakan sebagai berikut :

“Oleh karenanya maka Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha;

sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata.

Pembangunan Nasional secara berencana dapat dilihat dalam tingkat-tingkat tindakan yang dilaksanakan dalam proses politik  dan proses administrasi.

Tingkat-tingkat kegiatan tersebut dilaksanakan secara terus menerus dan merupakan satu proses, yaitu :

1.      Adanya kegiatan-kegiatan dasar di dalam masyarakat yang menuntut pemuasan.

Sumber-sumber dari keinginan-keinginan ini adalah kebutuhan dasar yang dirasakan (felt needs) dan kebutuhan-kebutuhan dasar yang memang diperlukan karena kondisi objektif (real needs).

Demikian pula berperan disini sistim preferensi dari elite kekuasaan. Konsiliasi dari berbagai sumber-sumber keinginan ini tercermin dalam kehidupannya. Ada pula pendapat bahwa dalam diri manusia itu sendiri terdapat keinginan untuk meningkatkan kwalitas kehidupannya. Semua itu menjadi dorongan bagi suatu kebutuhan untuk membangun. Tingkat ini disebut juga sebagai tingkat konseptualisasi (conceptualization).

2.      Perumusan konsiliasi tersebut pada no. 1 dilakukan dalam proses politik dan dituangkan dalam bentuk keputusan-keputusan politik mengenai kehendak-kehendak negara.

Dalam keputusan politik ini diterapkan apa yang hendak di bangun dan dasar-dasar dari cara pencapaiannya. Tingkat ini disebut juga sebagai tingkat formulasi keputusan politik (Formulation Of Political Decision).

3.      Perumusan dasar-dasar hukum bagi pelaksanaan keputusan politik tersebut terdahulu. Hal ini penting bagi suatu negara hukum.

Dengan ini dimaksud supaya kegiatan-kegiatan lanjutan tetap dilaksanakan berdasar kerangka hukum yang ada (legal contexc)

Tiangkat ini disebut sebagai tingkat legalisasi (legalization).

4.      Perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pemerintah dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan politik.

Kebijaksanaan dan program tersebut dapat dituangkan dalam suatu rencana kebijaksanaan dan program yang konsisten.

Tingkat ini adalah tingkat formulasi keputusan administrative (Formulation Of Policies and plans).

5.      Penyusunan program-program kerja, system dan mekanisme pelaksanaan.  >Tingkat ini disebut sebagai Programming.

6.      Kemudian adalah tingkat Implementasi.

Dalam tingkat ini dimaksudkan untuk merealisir pencapaian tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dalam rencana atau kebijaksanaan dan program-program pemerintah yang konsisten berdasar keputusan-keputusan politik (implementation).

7.      Penilaian pada pelaksanaan maupun dari hasil-hasil yang dicapai (Concuerent Evaluation, Evaluation Of Results).

Perencanaan dan Administrasi Pembangunan.

Proses pembangunan nasional secara berencana seperti di kemukakan diatas, tidak selalu harus menggunakan suatu rencana formil. Apabila suatu pemerintah menciptakan dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan, program atau bahkan proyek-proyek yang saling berhubungan dan cukup konsisten mungkin dapat terselenggara suatu proses pertumbuhan yang berencana.

Apa lagi bila didalam masyarakat itu sendiri tumbuh kekuatan-kekuatan yang mendukung iklim pertumbuhan tersebut. Bahkan lebih penting dari pada rencana formil adalah adanya stabilitas sosial yang memungkinkan gerak pertumbuhan dalam masyarakat tidak terganggu.

Didalam praktek dan ilmu perencanaan mengatakan bahwa proses perencanaan itu sendiri harus terdiri dari formulasi rencana dan implementasinya. Dan dalam administrasi pembangunan maka perncanaan merupakan awal mula dari suatu proses administrasi.

Penekanan mengenai kaitan antara perncanaan dan administrasi pembangunan itu justru karena terdapatnya kenyataan adanya “gap” antara janjinya rencana dan realisasi pelaksanaan rencana (gap between plan promise and plan performance). Dan ini disebabkan oleh karena :

1.      Kemampuan system administrasi untuk pelaksanaan yang efektif dari suatu pembangunan berencana .

2.      Sering kali usaha-usaha perbaikan dan penyempurnaan administrasi dilakukan secara terpisah dari perencanaan pembangunan.

Dalam perubahan-perubahan sosial yang dikembangkan secara sadar menuju kearah keadaan yang dianggap lebih baik oleh sesuatu masyarakat bangsa tertentu dikemudian hari, maka perlulah perncanaan itu mempunyai dimensi-dimensi yang operasional :

1.      Berorientasi untuk mencapai suatu tujuan.

Tujuan dapat bersifat ekonomi, politik, sosial, bahkan tujuan-tujuan ideologis atau seringkali suatu kombinasi dari pada berbagai hal tersebut.

2.      Berorientasi kepada pelaksanaannya.

Perencanaan bukan hanya merumuskan tujuan-tujuan tetapi diarahkan untuk merealisirnya.

3.      Pemilihan dari berbagai alternative mengenai tujuan-tujuan mana yang lebih diinginkan.

4.      Perspektif waktu.

Pencapaian tujuan-tujuan tertentu mungkin perlu dilaksanakan secara bertahap.

5.      Perencanaan harus merupakan suatu kegiatan continue dan terus menerus dari formulasi rencana dan pelaksanaannya.

Mengenai ciri-ciri perencanaan yang lebih berorientasi kepada pelaksanaan dapat dikemukakan perkembangan-perkembangan sebagai berikut :

1.      Penggunaan “Rolling Plans” yaitu rencana-rencana yang pada tiap akhir suatu periode pelaksanaan disusun kembali tujuan, sasaran-sasaran dan program-programnya.

Dengan demikian rencana diharapkan lebih fleksibel dan sesuai dengan perkembangan keadaan yang dihadapi. Kecuali itu perhitungkan mengenai potensi sumber-sumber yang dapat dipergunakan diharapkan juga tidak terlalu jauh meleset.

2.      Penyusunan dan pelaksanaan dari perencanaan oprasional tahunan. Rencana ini dimaksudkan sebagai penterjemahan yang lebih konkrit dan spesifik dari pada rencana-rencana jangka menengah.

3.      Kaitan yang erat antara perencanaan fisik dalam berbagai program-program dan proyek-proyek kegiatan dengan perencanaan pembiayaannya.

4.      Perencanaan pada unit-unit kegiatan pemerintahan yang pada umumnya dituangkan dalam program-program dan proyek-proyek pembangunan. Perencanaan tingkat proyek-proyek ini akan lebih bersifat operasional.

5.      Desain perencanaan dan pelaksanaan perbaikan serta penyempurnaan administrasi negara, sehingga dapat dijadikan program pelaksanaan fungsi-fungsi pembangunan (Development Function) dari pada pemerintah.

Dengan melihat kelemahan-kelemahan dibidang administrasi, maka penyempurnaan administrasi negara untuk pelaksanaan pembangunan terutama ditujukan beberapa wilayah sebagai berikut : (terutama seperti dihadapi oleh negara-negara baru berkembang)

1.      Perlu dilakukan penyempurnaan didalam penyusunan dan hubungan perkembangan yang berfungsi dalam bidang penyempurnaan administrasi negara.

2.      Wilayah utama yang kedua adalah mengenai pembinaan dan perencanaan kepegawaian. Dalam hal ini maka yang utama adalah perubahan orientasi dari pada kemampuan dalam melayani tugas-tugas rutin dengan meluasnya tugas-tugas pembangunan dari pada pemerintahan.

3.      Wilayah besar lain adalah masalah pembinaan dan penyempurnaan organisasi untuk pembangunan. Disatu pihak seringkali di banyak negara-negara baru berkembang terjadi proliferasi ( perluasan organisasi menjadi besar ) yang disebabkan karena kecenderungan-kecenderungan “Empire Building” badan-badan pemerintahan. Hal ini menyebabkan banyak duplikasi dan kesimpangsiuran dan kemungkinan adanya unit-unit kegiatan yang tidak perlu. Oleh karena itu sering perlu dilakukan pengaturan kembali organisasi tersebut dengan mengusahakan atas dasar fungsionalisasi.

4.      Wilayah lain dari pada perhatian penyempurnaan administrasi adalah penyempurnaan dibidang manajemen termasuk prosedur-prosedur kerja.

5.      Partisipasi memperoleh perhatian pula dalam usaha penyempurnaan administrasi Negara menuju kepada administrasi pembangunan.  Telah diusahakan bahwa tugas-tugas pembangunan tak dapat diselenggarakan hanya oleh pemerintah saja. Diperlukan suatu usaha untuk melibatkan masyarakat secara bertingkat dalam kegiatan usaha pembangunan nasional.

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan administrasi secara ekonomis ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1.      Tiadanya motif untung dan kemungkinan failit / bangkrut, maka ada kecendrungan suatu operasi pemerintahan kurang efisien dibandingkan dengan suatu operasi swasta.

2.      Sering masih terdapatnya paternalisme dan spoil politik maupun pribadi didalam administrasi Negara sehingga hal ini juga menyulitkan pembinaan efisiensi.

3.      Adanya gejala “empire building” yaitu suatu usaha untuk memperluas birokrasi yang sebetulnya mungkin tidak meningkatkan hasil. Ini adalah manifestasi dari pada apa yang disebut “Parkinson Low”. Sering pula disebut “ Empire Building” dari suatu badan pemerintahan tertentu bertumbuk dengan “empire building” badan pemerintahan lainnya sehingga menimbulkan perbenturan atau duplikasi.  Hal ini juga menimbulkan kurangnya efisiensi.

4.      Berkait dengan yang disebut diatas adalah berkembangnya prosedur-prosedur menjadi berbelit-belit dan panjang karena hendak memenuhi ketentuan berbagai badan administrasi secara tidak konsisten.  Ini dinamakan “Red Tape” yang dibarengi dengan sikap legalistis yang ketat dan secara salah paham disebut “Birokratis” oleh masyarakat awam.

D.    ASPEK - ASPEK YANG SALING MEMPENGARUHI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1.      Aspek Politik

Pendekatan administrasi pembangunan terkait erat, saling berhubungan dan saling mempengaruhi keadaan dan proses perkembangan politik, ekonomi, social dan lain-lain.  Hubungan ini dapat saling bertentangan, hubungan yang netral ataupun hubungan yang saling mendukung.

Beberapa aspek politik yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan administrasi pembangunan adalah :

a.      Filsafat hidup bangsa atau filsafat politik kemasyarakatan dari suatu Negara tertentu. Hal ini juga berhubungan dengan interdependensi antara sistim politik yang dianut dengan administrasi pembangunan.

b.      Komitmen dari pada elite kekuasaan atau elite pemerintahan terhadap proses pembangunan dan kesediaannya menerima pendekatan yang sungguh-sungguh terhadap usaha yang saling berkait antara berbagai segi kehidupan masyarakat.

c.      Masalah yang berhubungan dengan kestabilan politik.

d.      Perkembangan bidang politik kearah pemberian iklim politik yang lebih menunjang usaha pembangunan.

e.      Hubungan antara proses politik dan proses administrasi serta antara kaum politik  dan birokrasi.

f.       Hubungan politik luar negeri atau bahkan perkembangan politik diluar negeri yang sering kali merupakan aspek politik yang penting pengaruhnya terhadap administrasi pembangunan.

2.      Aspek Ekonomi

       Terdapat hubungan yang erat antara aspek ekonomi dan administrasi pembangunan dalam rangka proses pembangunan atau pembinaan bangsa.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari proses perkembangan sosial, politik, psikologi, kebudayaan, administrasi dan ekonomi yang disebut pembangunan atau modernisasi.

Pertumbuhan ekonomi akan dapat berhasil tidak hanya dari kegiatan-kegiatan atau program-program ekonomi saja, tetapi hubungan timbal balik kebijaksanaan politik, sosial dan lain-lain yang konsisten.

Administrasi pembangunan dalam hal ini dapat mempunyai peranan yang besar dalam pertumbuhan ekonomi.

Aspek ekonomi lain yang penting perlu diberi perhatian dalam proses pembangunan adalah adanya stabilitas ekonomi yang dinamis.

3.      Aspek Sosial – Budaya 

Aspek-aspek sosial budaya yang perlu mendapat perhatian dalam administrasi pembangunan adalah :

a.Hambatan-hambatan kulturil apakah yang sesuai dengan basis kulturil tertentu sesuatu masyarakat yang merupakan hambatan bagi suatu proses pembangunan atau usaha pembaharuan.

b.      Motivasi apakah yang diperlukan untuk pembaharuan atau pembangunan yang perlu perhatian dalam administrasi pembangunan.

c.Bagaimanakah sikap-sikap golongan dalam masyarakat terhadap usaha pembaharuan.

d.      Berbagai masalah sosial budaya yang menonjol dan memerlukan perhatian administrasi pembangunan.

Sebagai hambatan-hambatan kulturil dapat dikermukakan adanya tradisi-tradisi tertentu, termasuk tradisi religius ( ini bukan berarti agama ).

Dalam hal ini termasuk pula ciri-ciri dan nilai-nilai manusia atau masyarakat tradisional dan usaha-usaha perubahan terhadap ciri, nilai manusia dan bahkan sikap-sikap hidup masyarakat yang bersifat tradisional dan tidak menunjang pembangunan.

Menurut  Dr. Sudjatmoko, ciri-ciri dan nilai-nilai manusia atau masyarakat  tradisional dan usaha-usaha perubahan terhadap ciri-ciri manusia dan masyarakat modern adalah :

a.      Masyarakat Tradisional.

-                                                   terikat pada tempat asal

-   orientasi “status”

-   hubungan pribadi

-   legalistic primordial ( agama, golongan, suku, keluarga )

-   organisasi kecil-kecil (frekturisasi), keluarga, ikatan bersifat pribadi.

-   Bergantung pada nasib

-   Hubungan dengan alam; penyesuaian

-   Terhadap kekuasaan : hirarkhis

-   Kebudayaan ekspresif

b. Masyarakat Modern

-         mobilitas

-         orientasi hasil prestasi (achive ment)

-         hubungan non pribadi; atas dasar masalah

-         loyalitas pelingkup ( Negara, kedinasan, profesi )

-         Organisasi non pribadi; ikatan kepentingan, atau orientasi tujuan

-         Organisasi besar

-         Orientasi terhadap hari depan

-         Persoalan yang ditimbulkan manusia dapat diatasi oleh manusia

-         Hubungan dengan alam;  menguasai/mengatur

-         Kebudayaan progresif

Lima kelompok elite yang mempunyai pengaruh terhadap usaha pembaharuan adalah :

1.      Elite Dinasti

2.      Golongan menengah

3.      Kaum intelektual revolusioner

4.      Administrator colonial

5.      Para pemimpin / pimpinan nasional

        Kemudian menurut S.P.Siagian, klasifikasi mengenai golongann elite didalam masyarakat  yang dapat memberikan pengaruh terhadap usaha pembaharuan sebagai berikut :

1.      Elite politik

2.      Elite administrative

3.      Elite cendikiawan

4.      Elite dunia usaha

5.      Elite militer

6.      Elite pembinaan pendapat umum ( informed, observer )

4.      Aspek Perkembangan Ilmu, Teknologi dan Lingkungan Fisik

                    Administrasi pembangunan juga mempunyai kaitan yang erat dengan pengembangan ilmu dan terknologi.  Administrasi pembangunan perlu membantu sarana administrasi yang memungkinkan pertumbuhan ilmu dan teknologi.

                    Salah satu hal yang penting dalam rangka hubungan perkembangan ilmu dan teknologi dengan administrasi pembangunan adalah bagaimana caranya ilmu dan teknologi dapat merupakan sumber yang penting dalam proses perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan.

            Administrasi pembangunan juga perlu memberikan perhatian terhadap pengembangasn sumber-sumber alam ( resources development ), pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

                   Pembangunan pada dasarnya adalah usaha yang akan mempengaruhi dan merubah potensi sumber-sumber dan keadaan lingkungan hidup.

                    Kelestarian dan usaha pemeliharaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup serta pemanfaatan yang dapat dirasakan untuk generasi yang mendatang.

                     Masalah lingkungan hidup yang utama bagi Negara-negara baru berkembang adalah justru ketiadaan pembangunan, tekanan-tekanan penduduk dan kesempatan kerja, serta masih dapat dimanfaatkannya berbagai potensi sumber-sumber pembangunan.

5.      Aspek Institusionil

                         Aspek institusinil berkaitan erat dengan aspek-aspek yang telah diuraikan diatas. Karena pembinaan dan pengembangan aspek institusionil yang perlu diperhatikan dalam administrasi pembangunan meliputi pembinaan institusi politik, institusi sosial, pendidikan dan lain-lain.

                        Proses pembaharuan dan pembangunan juga merupakan suatu proses pembinaan institusi-institusi didalam masyarakat yang baru dan bahkan mungkin penghapusan institusi-institusi didalam masyarakat yang lama.

                         Perhatian administrasi pembangunan terhadap aspek institusionil ini adalah dalam bentuk pembinaan institusi-institusi baru untuk dapat lebih mendukung proses pembaharuan dan pembangunan.

                    Dalam  proses pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial secara menyeluruh dirasakan penting sekali peranannya organisasai-organisasi tertentu yang mampu mengintro, memelihara, bahkan mempertahankan pembaharuan-pembaharuan sosial maupun fisik.

   BIROKRASI

            Pertama perlu diberikan penjelasan terhadap adanya kesalah fahaman umum bahwa birokrasi itu jelek yaitu birokrasi itu diartikan jika  seseorang ingin mendapatkan informasi tertentu dikirim dari pejabat satu kepada pejabat yang lain tanpa mendapatkan informasi yang diinginkan.

        Demikian pula keharusan pengisian formulir-formulir, sehingga birokrasi malahan dihubungkan dengan kemacetan-kemacetan administrasi atau tidak adanya efesiensi.  Pada hal pengertian birokrasi yanmg sebenarnya bukan itu.

                           Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang.

                     Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administrative yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis ( teratur ) pekerjaan dari banyak orang.

                     Ciri-ciri utama dari struktur birokrasi di dalam tipe idealnya menurut  “ Weber “ sebagai berikut :

1.      Kegiatan-kegiatan reguler yang diperlakukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dibagi di dalam cara  yang tertentu sebagai tugas-tugas jabatan.

2.      Pengorganisasian jabatan-jabatan mengikuti prinsip hirarkhi, yaitu jabatan yang lebih rendah berada dibawah pengawasan atau pimpinan dari pada jabatan yang lebih atas.

3.      Operasi-operasi atau pelaksanaan kegiatan dikendalikan oleh suatu system peraturan yang konsisten dan pelaksanaan dari pada peraturan-peraturan ini terhadap kejadian atau kasus-kasus tertentu.

4.      Pejabat yang ideal dalam suatu birokrasi melaksanakan kewajiban di dalam semangat “ formalistic impersonality” ( formil non pribadi ), artinya tanpa perasaan simpati atau tidak simpati.

5.      Penempatan kerja di dalam organisasi birokrasi didasarkan pada kwalifikasi teknis dan dilindungi terhadap pemberhentian sewenang-wenang.

6.      Pengalaman menunjukkan bahwa tipe birokrasi yang murni dari suatu organisasi administrasi dilihat dari penglihatan teknis akan dapat memenuhi efisiensi tingkat tertinggi.

E.     INSTITUSI OTONOM DAN PERUSAHAAN NEGARA

1.      Macam-macam Institusi Otonom

                 Pemerintah di banyak Negara membentuk berbagai badan-badan yang dalam pelaksanaan kegiatan mempunyai otonomi operasional tertentu.

      Badan-badan ini masih dapat dianggap dalam lingkungan pemerintahan dan dipergunakan sebagai alat pemerintahan.

      Namun demikian badan-badan tersebut tidak termasuk dalam hirarki formil dari badan-badan pemerintahan.

                Macam dari institusi otonom ini berbagai ragam bentuknya.  Yang paling umum adalah bentuk Perusahaan Negara, Lembaga-lembaga dan Yayasan-yayasan yang sponsornya adalah pemerintah.

      Bentuk perusahaan-perusahaan Negara sendiri  berbagai macam.

      Bermacam-macam lembaga dibentuk oleh pemerintah terutama untuk kepentingan pendidikan, penelitian, informasi dan lain-lain.

      Dalam hal ini universitas-universitas diberbagai Negara dikategorikan sebagai suatu institusi otonom.

      Dalam bidang ini misalnya terdapat lembaga-lembaga penelitian bidang tertentu, lembaga informasi pemasaran, lembaga pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lain-lain.

      Dalam kenyataannya, institusi-institusi otonom atau yang juga disebut badan-badan non tradisionil inilah yang paling penting sebagai alat organisasi dalam administrasi pembangunan.

2.      Klasisikasi Perusahaan-Perusahaan Negara

              Mengenai perusahaan Negara, klasifikasi dapat diberikan menurut :

a.      Tujuan usaha, yaitu perusahaan-perusahaan Negara yang didirikan karena harus menyelenggarakan kegiatan yang vital atau memiliki hajat hidup rakyat banyak suatu Negara.

b.      Perusahaan-perusahaan Negara yang didirikan untuk memberikan pelayanan yang tertentu yang pada umumnya  tidak begitu menguntungkan bagi sector swasta.  Misalnya mengenai penyediaan  air minum, transport, dan lain-lain.

c.      Dimana kegiatan tersebut belum ada kesediaan sektor swasta yang memasukinya.

d.      Perusahaan-perusahaan Negara yang dibentuk sebagai badan untuk membina dan menggaerahkan sector ekonomi, sector swasta atau sector masyarakat tertentu.

e.      Perusahaan-perusahaan Negara yang dibentuk karena pemerintah memang ingin menguasai dan memiliki sector kegiatan ekonomi tertentu ( yang menguntungkan ).  Hal ini sering didasarkan pula karena sistim pemerintahan yang statis.

            Empat macam klasifikasi  bentuk-bentuk organisasi perusahaan Negara yang terlihat perbedaannya didalam tingkat hubungan seberapa jauh otonomi operasional diberikan atau seberapa jauh pengawasan pemerintah terhadap kebijaksanaan perusahaan berlaku  yaitu :

a.      Kelompok pertama adalah perusahaan – perusahaan jawatan.

Pada umumnya perusahaan ini dipergunakan untuk  administrasi penyelenggaraan bagi pelayanan-pelayanan jasa monopoli secara nasional seperti : pos, telepon dan telegraf, kereta api, pegadaian, pelabuhan, dan lain-lain.

Pengawasan sepenuhnya dari pemerintah dan sedikit operasi otonomi.

b.      Kelompok kedua adalah bentuk Perusahaan Negara  ( Public Comporation ).

Perusahaan-perusahaan bentuk ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah.  Tetapi dibentuk dengan  suatu peraturan khusus yang merumuskan wewenang, tugas, bentuk manajemen dan hubungan  departemen pemerintah.

c.      Kelompok ketiga adalah perusahaan yang tunduk kepada perundang-undangan perusahaan umum ( swasta dari Negara bersangkutan), tetapi dimana pemerintah mempunyai kepentingan  melalui pemilikan dari sebagian atau seluruh modal.

Dalam bidang ini termasuk perusahaan-perusahaan yang seluruh modalnya milik pemerintah ataupun perusahaan  campuran antara pemerintah dan swasta.

d.      Kelompok keempat dari bentuk perusahaan Negara adalah  seperti yang disebutkan oleh Hanson, perusahaan ini disebut  “ The  Operating Contract “

Disini pemerintah memasuki suatu kontrak dengan perusahaan swasta tertentu untuk melaksanakan manajemen terhadap suatu perusahaan Negara atau perusahaan milik Negara. Kemudian pemerintah akan membayar kontrak manajemen tersebut.  Misalnya manajemen suatu hotel besar yang dimiliki oleh pemerintah.

3.      Peranan Perusahaan Negara dalam Pembangunan

Pembentukan perusahaan-perusahaan  Negara didalam suatu Negara tertentu didasarkan kepada peranan pemerintah yang ingin dilakukan dalam pembangunan  dan cara melaksanakan pemerintahan tersebut.

Negara-negara tertentu yang memberikan kebebasan yang besar kepada swasta  dan usaha milik pribadi tentu akan kurang menggunakan pembentukan perusahaan-perusahaan Negara.

Disektor-sektor yang bersifat strategis, memerlukan pembiayaan yang besar, penyediaan jasa-jasa pelayanan atau belum bersedianya sector swasta masuk, pemerintah dapat berperan sebagai entrepreneur.

Ada beberapa sector  tertentu  dimana pemerintah paling sedikit pada prinsipnya memasuki dengan pembentukan perusahaan-perusahaan Negara secara sementara., untuk kemudian secara berangsur dialihkan kepada sector swasta.

Dan ada pula perusahaan-perusahaan Negara yang sebenarnya dibentuk  untuk dapat membina  sector swasta atau sector ekonomi masyarakat.

PERBEDAAN KOPERASI DENGAN USAHA SWASTA DAN USAHA MILIK NEGARA

NO	SEGI-SEGI YANG DIBANDINGKAN	SEKTOR SWASTA
		SWASTA			Koperasi	Badan Usaha Milik Negara (Persero)
		Perorangan (Individual)	Persekutuan	Perseroan Terbatas
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Siapa pengguna jasanya? Siapa pemilik usahanya? Siapa yg mempunyai hak suara ? Bagaimana voting itu dilakukan ? Siapa yang menentukan kebijaksanaan perusahaan ? Apakah balas jasa atas modal itu terbatas ? Siapa yg akan menerima hasil dr usaha tsb ? (Pendapatan) Siapa yg bertanggung jawab thp kerugian usaha ?	Bukan pemilik Pelanggan Perorangan Tidak diperlukan Tidak diperlukan Orang yg bersangkutan Tidak Orang yang bersangkutan Pemilik yg bersangkutan	Umumnya bkn pemilik Pelanggan Para sekutu usaha Para sekutu usaha Biasanya menurut besarnya modal pewnyertaan sekutu usaha Para sekutu usaha Tidak Para sekutu usaha proportional dg jasa mereka dlm usaha tsb Para sekutu usaha	Umumnya bkn pemilik Pelanggan Pemegang saham Pemegang saham biasa (Common stackholders) Menurut besarnya modal yang dimilikinya. Dilakukan sebelum RUPS. Direksi Tidak Para pemegang saham proportional  dg. Jml saham yg dimilikinya Pemegang saham atas sejumlah saham yang dimilikinya	Terutama anggota Para anggota Para anggota Satu anggota satu suara pd. Rapat anggota dan tdk boleh diwakilkan Pengurus Dlm hal-hal tertentu memerlukan pengesahan dr rapat anggota Ya, maksimun 8% Anggota sesuai dg jasa/ partisipasinya Anggota, atas modal equite  (simpanan pokok & wajib)	Umum/anggota masyaraka Pemegang saham Pemegang saham Berdasarkan jumlah saham yg dimilikinya Direksi Tidak Pemegang saham Pemegang saham

PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Sasaran Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan adalah unuk menjamin suatu bangsa dan Negara dapat :

1.      Menjamin integritas Bangsa dan Negara;

2.      Menangkis serangan dari luar wilayah kekuasaannya;

3.      Memadamkan pemberontakan yang mungkin timbul di dalam negeri;

4.      Mematahkan usaha subversi dan infiltrasi yang mungkin dipergunakan oleh musuh Negara yang berada di dalam negeri;

5.      Yang kesemuanya dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup Negara sebagai satu Negara yang merdeka dan berdaulat.

Faktor-faktor social yang harus diperhitungkan dalam mengembangkan dan membina suatu ketahanan nasional yang tangguh  antara lain :

1.      Faktor Geografis ( termasuk factor Iklim )

2.      Faktor Penduduk

3.      Faktor Kekayaan Alam

4.      Faktor Ideologi

5.      Faktor Politik

6.      Faktor Ekonomi

7.      Faktor Sosial Budaya, dan

8.      Faktor Kekuatan Militer.

PEMBANGUNAN POLITIK

DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL

			POLITIK TIDAK STABIL (Salah satu ciri Negara-negara terbelakang)

 

-Adanya Stabilitas Politik -Terjaminnya   Kelangsungan   kehidupan bangsa

-Sering Gagal - Social Disorganization - Social Disintegration

 

TAHAP-TAHAP PERTUMBUHAN POLITIK

DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL

Pertama : Menciptakan Stabilitas Politik.

        Stabilitas politik tidak boleh dijadikan tujuan pembangunan dibidang politik, melainkan sebagai landasan yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya.

Kedua  : Penyusunan kembali struktur-struktur organisasi politik (restructuring of political organization).

                          Sering jumlah partai politik di Negara-negara terbelakang itu adalah berkelebihan, maka dilakukan tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga jumlah partai-partai politik itu semakin lama semakin disederhanakan.

Ketiga  : Political Take –Off, yaitu dimulainya usaha-usaha oleh partai - partai politik yang telah disederhanakan dan dimatangkan itu untuk turut serta secara aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang, terutama dibidang mereka sendiri yaitu bidang politik.

DAFTAR  BACAAN

1.      Bintoro Tjokroamidjojo,  Pengantar Administrasi Pembangunan, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial,  Jakarta Barat, 1974.

2.      F.W. Riggs, Administrasi Pembangunan, Batas-Batas, Strategi Pembangunan Kebijakan dan Pembeharuan Administrasi, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.

3.      Sondang P. Siagian,  Administrasi Pembangunan, PT. Gunung  Agung, Jakarta, 1978.

      

 

MATERI  KULIAH

ADMINISTRASI  PEMBANGUNAN

 

OLEH

DRS. I NYOMAN SATIANA, M.Si

Dosen