Administrasi Negara dan kebijakan publik

Administrasi Negara dan kebijakan public

  Pada dasarnya administrasi negara adalah suatu studi yang mempelajari tentang bagaimana cara menjalankan dan mengelola kegiatan kepemerintahan dalam suatu negara. Seperti yang dinyatakan oleh Edward Litchfield Administrasi negara adalah studi mengenai bagaimana bermacam – bermacam badan – badan pemerintahan diorganisir, dilengkapi tenaga – tenaganya dibiayai, digerakkan, dan dipimpin. Namun dalam perkembangannya Studi Administrasi negara juga dituntut untuk menjadi motor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan melibatkan berbagai elemen didalamnya. Fase ini disebut era administrasi negara sebagai new public service. Ilmu administrasi negara dituntut untuk menjadi solusi bagi setiap permasalahan yang muncul ditengah – tengah masyarakat dan mampu memenuhi kebutuhan dan melayani kepentingan masyarakat dalam suatu negara.

Masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat suatu negara tentunya terus bekembang sesuai dengan pertumbuhan dan dinamika yang terus terjadi, sehingga masalah tersebut menjadi semakin pelik dan complex serta menuntut penyelesaian yang sangat mendesak. Masalah – masalah tersebut ada yang saling berkaitan dan ada juga yang saling berlawanan, sehingga solusi pemecahannya menjadi rumit. Untuk itu ilmu administrasi negara memerlukan sebuah dimensi yang mampu memberikan solusi terhadap kondisi yang seperi demikian. Dan dimensi ini dikenal dengan sebutan kebijakan Public. Dimensi kebijakan public ini ditujukan untuk menganalisis proses pembentukan masalah yang yang muncul pada tatanan pemerintah dan masyarakat, penetapan solusi, penerapan kebijakan (implementasi), dan evaluasi.

Menurut Solly lubis sasaran utama kebijakan publik adalah hubungan antara konsep konsep dan penerapannya yaitu bagaimana kebijakan publik dimulai dari awal hingga akhir, sejak pengumpulam masukan (input) sampai lahir keluarannya (output).

  Dalam ilmu administrasi negara dimensi kebijakan public menjadi sarana untuk melayani kepentingan public (umum) dan menetapkan starategi pembangunan untuk mensejahterakan rakyat. Kebijakan public merupakan serangkaian tindakan yang ditetapakan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu demi kepentingan negara. Lembaga negara (public institution) bertanggung jawab untuk merancang srategi yang mampu melayani masyarakat yang bersifat public need (kebutuhan public) dan public orientation (oerintasi public). Dengan demikian melalui kegiatan adaministrasi negara yang berdimensi kebijakan public, pemerintah bertindak sebagai penyelenggara public service (pelayanan masayarakat) yang melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat (public servant).

—Hubungan studi kebijakan public dengan ilmu lain :

Kebijakan public dan ilmu politik

            Bagi Ilmu politik yang salah satu focus kajiannya adalah  kekuasaan yang dimiliki pemerintah, kajiana kebijakan public berfungsi untuk menjelaskan sebab dan akibat dari aktivitas kepemerintahan. Kejadian sebab akibat tersebut dapat dilhat dan dianalisis melalui kebijakan (public policy) yang dikeluarkan oleh pemerintah. Setiap kebijakan  public yang dibuat oleh  pemerintah melibatkan analisis tentang dampak sosial yang terjadi dimasyarakat baik yang disukai atau tidak disukai, pengaturan institusional, dan kekuatan – kekuatan politik yang mempengaruhi isi dan lahirnya kebijakan politik tersebut serta evaluasi terhadap kebijakan telah dijalankan .

Kebijakan public dan Birokrasi

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa kebijakan public selalu dihubungkan dengan kegiatan - kegiatan pemerintah, maka public policy tidak dapat dipisahkan dari birokrasi. Proses kebijakan public yang secara pokok menetapkan garis – garis umum dalam rangka memecahkan persoalan di masyarakat tidak bisa terlepas dari lembaga- lembaga pemerintah. Meskipun didalam banyak hal public policy dibuat dalam arena politik, tetapi hampir semua perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan dalam arena birokrasi. Hal ini disebabkan karena posisi birokrasi yang strategis, mempunyai keahlian dan profesional dalam menjalankan fungsinya. Sehinnga posisi birokrasi sangat menentukan suatu kebijakan public.

Kebijakan public dan adminis

        Ilmu administrasi negara trasi negara merupakan suatu cabang Ilmu yang bersifat applied science (ilmu terapan) yang menetapkan kebijakan public sebagai salah satu dimensi yang digunakan dalam penerapan secara praktis. Proses kebijakan public yang meliputi hal – hal yang bersifat politis dan birokratis merupakan domain utama dalam lingkup ilmu administarsi negara yang memfokuskan kajiannya pada praktek – praktek peneyelenggaraan negara secara efektif dan efisien. 

Terima kasih,..